Ma'ruf Amin tak ikut sampaikan visi-misi

REPORTED BY: Insan Praditya

Ma'ruf Amin tak ikut sampaikan visi-misi Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat pertama capres dan cawapres. Pada sesi pertama kedua pasangan diberikan waktu selama tiga menit untuk menyampaikan visi dan misi untuk tema hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Sesuai nomor urutnya, pasangan Jokowi-Ma'ruf menyampaikan visi dan misi. Namun, visi dan misi itu hanya disampaikan oleh Joko Widodo.

Jokowi mengatakan dalam visi dan misinya untuk tema tersebut adalah Indonesia yang maju, menawarkan rasa optimisme dan masa depan Indonesia yang berkeadilan. Ia yakin semakin maju dan demokrastis sebuah negara, maka penegakan hukum dan HAM semakin baik.

"Visi misi kami adalah Indonesia maju, kami menawarkan optimisme dan masa depan Indonesia yang berkeadilan. Saya berkeyakinan semakin maju, semakin demokratis dan modern sebuah negara maka penegakan hukum dan HAM akan semakin baik bukan hanya hak sipil dan hak politik yang penting tetapi pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya menjadi pilihan kami untuk memajukan Indonesia," kata Jokowi dalam segmen visi-misi di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/01/2019).

Jokowi memberikan contoh pemenuhan HAM itu dengan memberikan akses pendidikan, kesehatan, dan hak atas pembangunan. Ia mengatakan beban HAM masa lalu memang tak mudah diselesaikan, karena membutuhkan kompleksitas hukum dan waktu yang panjang.

"Kita masih memiliki beban pelanggaran HAM masa lalu tidak mudah menyelesaikannya karena masalah kompleksitas hukum pembuktian dan waktu yang terlalu jauh harusnya ini selesai setelah peristiwa itu berlangsung, tetapi kami tetap komitmen untuk menjamin masalah tersebut negara harus melalui reformasi kelembagaan dan penguatan manajemen hukum," jelasnya.

Selanjutnya, Jokowi mengatakan manajemen hukum dan taat hukum harus diperbaiki dan ditegakkan tanpa pandang bulu. Ia mengatakan hukum yang tegas adalah bagaimana dari upaya pemberantasan korupsi dan memperkuat KPK dan aparat terkait lainnya.

"Hukum yang tegas merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang kita lakukan melalui perbaikan sistem pemerintahan menguatkan KPK dan mendorong sinergi KPK dan kejaksaan dan kepolisian dan terakhir kita harus tetap waspada terhadap ancaman terorisme lewat pembinaan," pungkasnya.

Rizal Ramli: Jokowi impor pangan ugal-ugalan
Pidato Prabowo disebut klise, BPN samakan Prabowo dengan Bung Karno
Amerika Serikat rugi Rp38 triliun
Sempat ditolak, Prabowo akhirnya shalat jumat
Kedengkian terhadap mantan picu impotensi
TKN: Jokowi sudah persiapkan jurus hadapi debat kedua
PSI minta kubu Prabowo klarifikasi soal tudingan Jokowi pakai konsultan asing
Kubu Jokowi nilai Prabowo cari panggung
TKN nilai tak masalah menteri bantu Jokowi susun materi debat
Simulasi Prabowo menang di 12 daerah dinilai hanya kipasan angin surga
Aktivis lingkungan nilai Jokowi komitmen kelola SDA untuk rakyat
Gubernur Enembe tak bersalah, warga Papua desak KPK minta maaf
PSI nilai manuver politik oposisi soal tudingan konsultan asing terlalu bodoh
Kubu Jokowi: Kemenangan di Jawa Barat jadi barometer suara nasional
 Tuduh pakai konsultan asing, PSI tuding oposisi yang sengaja hancurkan citra Jokowi
Fetching news ...