Bamsoet minta pemerintah bantu hapus tagihan kredit korban bencana

REPORTED BY: Insan Praditya

Bamsoet minta pemerintah bantu hapus tagihan kredit korban bencana Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah dapat membantu menghapuskan tagihan kredit perbankan bagi para debitur yang terdampak bencana gempa dan tsunami di Palu, Donggala dan Sigi, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, pemeritah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah meringankan beban pajak bagi para korban.

 “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 45 tahun 2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam bisa menjadi dasar hukum atas kelonggaran penagihan hingga penghapusan kredit. Tinggal bagaimana pemerintah melakukan hitung-hitungannya,” kata Bamsoet, sapaan akrabnya saat menerima Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH) Palu, Donggala, dan Sigi, di ruang kerja Ketua DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/01/2019).

 Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH) Palu, Donggala dan Sigi mencatat saat ini sudah terdaftar 10.000 debitur yang terkena dampak bencana alam gampa dan tsunami. Jumlahnya masih akan bertambah seiring dengan penyempurnaan pencatatan yang masih dalam proses.

 Bamsoet mengaku senang jika pemerintah bisa menindaklanjuti keringanan penagihan hingga penghapusan kredit itu. Selain meringankan beban korban bencana alam, kebijakan tersebut juga bisa mempercepat pemulihan ekonomi di Palu, Donggala dan Sigi.

 “Tentu akan sangat membantu jika saudara-saudara kita yang terkena musibah tidak harus ditambah beban bagaimana memikirkan membayar kredit. Karenanya, negara harus hadir dengan berbagai instrumen kebijakan. Selain menyediakan bantuan sosial maupun pemulihan infrastruktur, juga perlu mengurangi beban ekonomi mereka," terang Bamsoet.

 Politisi Golkar ini tidak menutup mata banyak sekali para debitur yang usahanya harus gulung tikar lantaran terkena bencana. Jangankan untuk memulai usaha atau membayar kredit, tidak jarang untuk makan sehari-hari saja masih mengandalkan bantuan yang datang.

 “Kalau usahanya gulung tikar, bagaimana mereka bisa membayar kredit? Ini yang perlu dicari jalan keluarnya. Karena itu, selain memberikan umpan, pemerintah juga perlu memberikan kailnya. Seperti memperluas penyaluran Kredit Usaha Rakyat, maupun kelonggaran kepada mereka untuk memulai usaha kembali," urai Bamsoet.

 Bamsoet meminta jika memang kebijakan penghapusan kredit tersebut bisa dilaksanakan, implementasinya harus dilakukan secara cermat. Jangan sampai ada pihak-pihak tidak bertanggungjawab memanfaatkannya dengan tidak tepat guna dan salah sasaran.

 “DPR RI akan membahas kembali rencana penghapusan kredit tersebut kepada Kementerian Keuangan maupun instansi terkait lainnya, seperti OJK ataupun Bank Indonesia. Jika memang baik untuk dilaksanakan, kita akan dorong eksekusi secepatnya. Jangan sampai kebijakan ini menggantung, sehingga membingungkan saudara-sudara kita yang menjadi korban bencana alam," pungkasnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua FPPH Sunardi Katili, Sekretaris Irvan Suebo serta Bendahara Yance James. Bamsoet ditemani Ketua Fraksi Nasdem DPR RI Ahmad Ali, Anggota Fraksi NasDem DPR RI Zulfan Lindan dan Hamdhani. 

Rizal Ramli: Jokowi impor pangan ugal-ugalan
Pidato Prabowo disebut klise, BPN samakan Prabowo dengan Bung Karno
Amerika Serikat rugi Rp38 triliun
Sempat ditolak, Prabowo akhirnya shalat jumat
Kedengkian terhadap mantan picu impotensi
TKN: Jokowi sudah persiapkan jurus hadapi debat kedua
PSI minta kubu Prabowo klarifikasi soal tudingan Jokowi pakai konsultan asing
Kubu Jokowi nilai Prabowo cari panggung
TKN nilai tak masalah menteri bantu Jokowi susun materi debat
Simulasi Prabowo menang di 12 daerah dinilai hanya kipasan angin surga
Aktivis lingkungan nilai Jokowi komitmen kelola SDA untuk rakyat
Gubernur Enembe tak bersalah, warga Papua desak KPK minta maaf
PSI nilai manuver politik oposisi soal tudingan konsultan asing terlalu bodoh
Kubu Jokowi: Kemenangan di Jawa Barat jadi barometer suara nasional
 Tuduh pakai konsultan asing, PSI tuding oposisi yang sengaja hancurkan citra Jokowi
Fetching news ...