Pesan MUI ke Baznas untuk optimalisasi zakat

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Pesan MUI ke Baznas untuk optimalisasi zakat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma’ruf Amin (tengah)

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma’ruf Amin menyampaikan pesan khusus kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pesan ini disampaikan KH Ma’ruf saat memberikan sambutan pada acara Pendistribusian Zakat Baznas Melalui LAZ.

Menurut KH Ma’ruf, ada tiga hal yang bisa dilakukan BAZNAS dalam rangka mengoptimalisasi potensi zakat. Pertama, BAZNAS sebagai lembaga yang ditugaskan negara untuk mengurus zakat harus menjalankan kelembagaan zakat secara baik. 

“Penting bagi BAZNAS untuk mengatur kelembagaan sehingga sinkron dengan lembaga lain seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) milik ormas Islam,” kata KH. Ma’ruf Amin di Kantor MUI, Senin (19/02).

"Kita ingin kelembagaan zakat bisa diatur sedemikian rupa sehingga efektif tidak terjadi benturan dan berjalan dengan baik,” sambungnya..

Sehubungan itu, KH Ma’ruf Amin meminta BAZNAS melakukan perbaikan manajemen dan personalia, utamanya di daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan tes kelayakan pengurus BAZNAS di daerah.

“Pengurus BAZNAS pusat pembentukannya melalui proses yang sangat bagus. Cuma belum tahu pengurus BAZNAS di daerah,” katanya.

Pesan kedua, BAZNAS diharapkan hanya menggunakan Fatwa MUI.  KH Ma’ruf  berharap tidak ada fatwa yang diperbolehkan selain dari MUI. Hal ini tidak lepas dari posisi MUI sebagai representasi (perwakilan) ormas ormas Islam di Indonesia.

“Sehingga, fatwa MUI adalah fatwa yang disetujui semua (perwakilan) ormas Islam yang tergabung di MUI. Selain faktor keterwakilan, fatwa MUI juga dirumuskan oleh anggota MUI yang kompeten di bidangnya,” tutur KH Ma’ruf Amin.

Pesan ketiga, MUI menghendaki adanya kapitalisasi zakat sebagai kekuatan umat. Saat ini, kapitalisasi zakat baru mencapai 3% dan itu masih bisa dikembangkan lagi. Dengan wacana penghimpunan zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim, KH Ma’ruf yakin kapitalisasi zakat akan semakin berkembang.  

“Negara sudah menempatkan zakat sebagai sumberdaya keuangan sosial (social financial resources) yang diberikan sukarela oleh umat,” kata KH. Ma’ruf Amin.

“Ormas Islam sekarang mulai sadar dan menata bahwa dia punya potensi berupa umat. Potensi itu bisa dikapitallsasi,” tandasnya.

BAZNAS telah menggandeng Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berbasis ormas Islam untuk menyalurkan dan mendayagunakan dana zakat. Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo memandang kemitraan dengan LAZ sangat strategis mengingat organ mereka sampai ke tingkat ranting di pedesaan.

Pada tahap awal, kerjasama ini dilakukan dengan lima LAZ Ormas, yaitu:  NU, Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Baitul Maal Hidayatulah, dan Persis. Untuk kerja sama dengan 5 ormas Islam ini, Baznas telah mengalokasikan dana sekitar Rp5 miliar.

Dukungan MUI untuk penghimpunan zakat ASN

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin mengatakan bahwa MUI mendukung langkah Pemerintah untuk menghimpun zakat bagi ASN muslim. Menurutnya,  zakat memang harus diambil.

“Secara umum, MUI mendukung penarikan zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tetapi harus ada payung hukum dan juga aturan payung hukum lainnya. Tetapi, itu semua dalam rangka menjalankan perintah Al Quran,” kata KH Ma’ruf.

Menurut KH Ma’ruf, perintah zakat dalam Al Quran adalah untuk mengambilnya. “Oleh karena itu, melalui ASN itu kita mengambil zakat karena mempunyai kewajiban zakat,” tuturnya.

Rais ‘Am PBNU ini menegaskan bahwa MUI akan mengambil peran sesuai dengan porsinya supaya arah kebijakan ini baik. Adapun pelaksananya adalah BAZNAS. 

Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo mengatakan bahwa pihaknya bersama Kementerian Agama dalam waktu dekat akan mengkonsultasikan rancangan aturan ini kepada MUI. Setelah dengan MUI, konsultasi berikutnya akan dilakukan dengan ormas-ormas Islam, sebelum di finalkan dengan para ahli hukum.

Bambang mengaku bahwa penghimpunan zakat bagi ASN sudah berjalan baik selama ini. Hanya saja, pelaksanaannya belum massif. Beberapa lembaga dan BUMN sudah melaksanakan, antara lain:  BNI Semen Padang, Telkom, Kemenag, Kemendikbud, Kemenristek Dikti, bahkan sekarang sudah mulai juga di Mahkamah Agung. 

“Semua ini sudah berjalan dengan baik tapi belum masif,” ucap Bambang Sudibyo.

“Supaya bisa menjadi masif menjadi gerakan nasional, memang perlu instrumen hukum yang lebih mengikat. Selama ini hanya inpres yang daya ikatnya lemah,” tambahnya.

Kemeja \
3 kisah tragis pendiri Indonesia di akhir hidupnya
PDIP optimis Farhat Abas jadi jubir yang baik
Alasan Sekjen PDIP sering 'nyinyir' terkait mahar 1 Triliun
4 sejarah tradisi perayaan HUT RI ini ternyata punya kisah menarik
7 pengetahuan tentang seks yang perlu diketahui sebelum menikah
Menggelorakan semangat pahlawan di dada anak bangsa
Integritas Jokowi diragukan usai tunduk pada ancaman Ma'ruf Amin
Mengintip sekolah fashion muslim pertama di Indonesia
Tanda haji yang diterima Allah
5 bank besar jadi korban sekte penghapus utang
Usai haji, AHY bakal gabung tim pemenangan Prabowo-Sandi
Kubu Jokowi bekali tim kelola media sosial
Bongkar intrik Ma'ruf Amin, Mahfud masih dukung Jokowi?
Lantik Wakapolri Syafruddin, Jokowi amankan suara Polri?
Fetching news ...