PKS nilai ada kejanggalan pembatalan kenaikan BBM

REPORTED BY: Insan Praditya

PKS nilai ada kejanggalan pembatalan kenaikan BBM Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan ada kejanggalan dari pembatalan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh presiden Jokowi. Menurutnya, tidak ada koordinasi antara Menteri ESDM Ignasius Jonan dengan Presiden Jokowi.

"Jadi ini bagian-bagian yang menurut saya harusnya tidak tersampaikan ke publik dalam artian menteri menaikkan kemudian presiden menurunkan dengan berargumentasi yang aneh-aneh, harusnya itu dikoordinasikan di internal pemerintah," kata Hidayat saat ditemui wartawan. di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Hidayat berharap diturunkannya harga Premium oleh presiden Jokowi bukan untuk pencitraan semata menjelang Pemilu 2019. Menurutnya, banyak masyarakat yang menduga kebijakan presiden tersebut hanya pencitraan saja.

"Supaya kemudian orang tidak menduga-duga bahwa seluruh kebijakan pemerintah hanya pencitraan, pencitraan dan sebagainya. Tapi harus betul berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia," ujarnya.

Hidayat mengatakan saat ini daya beli masyarakat memang tengah menurun. Oleh karena itu, Hidayat mengatakan kubu Prabowo-Sandi fokus pada isu ekonomi Indonesia di Pilpres 2019.

"Tapi sekarang diakui daya beli masyarakat turun, jadi menurut saya apakah ini yang kemudian membuat Pak Sekjen PDIP agar meminta pihak pak Prabowo tidak menggunakan isu ekonomi di dalam kompetisi atau kontestasi pilpres. Ini juga menjadi sangat jelas," pungkasnya.

Sebelumnya, Keputusan Presiden Jokowi membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Keputusan presiden berubah dalam selang waktu 30 menit dari pengumuman yang disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri ESDM Ignasius Jonan.

KASAD bicara Terrorist Triangle Transit di Washington
FWJ ajak media tangkal hoaks di tahun politik
Gubernur DKI tertibkan 60 reklame ilegal
Bamsoet nilai tak ada unsur kesengajaan pelaku tembak gedung DPR
Dua tersangka dihadirkan dalam rekonstruksi penembakan DPR
Demonstran ajak usir setan yang ganggu KPK
MPR usulkan Perbakin tutup lapangan tembak Senayan
PAN targetkan suara di pulau Jawa
Legislator minta pemerintah tingkatkan layanan penyandang disabilitas
Trump tempatkan konsulat Palestina di bawah kedutaan Israel
Bila diserang, Rusia akan respon serangan rudal dengan senjata nuklir
Puluhan kali gempa, Anak Krakatau berstatus waspada
DPR pertanyakan keengganan pemerintah naikkan harga BBM
Ini alasan Golkar setuju dana saksi pemilu jadi beban negara
Gonjang-ganjing muktamar Pemuda Muhammadiyah diintervensi
Fetching news ...