Gara-gara “Ganti Presiden”, Sudrajat-Syaikhu terancam dilarang ikut debat

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Gara-gara “Ganti Presiden”, Sudrajat-Syaikhu terancam dilarang ikut debat "KPU kecolongan atas kasus pernyataan dan kaos yang menyinggung pergantian presiden." - Yayat Hidayat

Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Sudrajat-Ahmad Syaikhu, terancam absen pada debat publik ketiga Pilgub Jabar jika terbukti melanggar tata tertib KPU saat debat kedua di Universitas Indonesia awal pekan ini.

"Sanksinya bisa berupa teguran, teguran tertulis, hingga tidak diperbolehkan ikut debat pada debat terakhir. Nanti kita lihat dari Bawaslu bobot pelanggaran administrasinya seperti apa," ujar Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat di Bandung, Kamis (17/05/2018).

Bawaslu telah memanggil KPU untuk meminta penjelasan secara rinci mengenai kisruh saat debat kedua di UI itu. Hasilnya, Bawaslu menyimpulkan Sudrajat-Syaikhu telah melanggar tata tertib pelaksanaan debat publik karena membawa atribut di luar yang ditetapkan KPU.

Bawaslu telah memberikan surat rekomendasi kepada KPU yang bisa menjadi dasar penetapan sanksi kepada Sudrajat-Syaikhu.

Menurut Yayat, KPU akan mengkaji surat rekomendasi Bawaslu paling lambat tujuh hari ke depan. Setelah itu, KPU memutuskan jenis sanksi kepada Sudrajat-Syaikhu.

"Lebih cepat lebih baik, tapi paling lambat tujuh hari," kata dia.

Yayat mengaku KPU kecolongan atas kasus pernyataan dan kaos yang menyinggung pergantian presiden yang dilontarkan Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang memicu kisruh antar pendukung Paslon.

Yayat yang saat itu berada tidak jauh dari Paslon, tidak mengetahui Syaikhu membawa kaos kontroversial itu. Bahkan Yayat meyakini, Paslon lain yang jaraknya berdekatan pun tidak menyadari hal itu.

"Saya enam meter dari Paslon tidak tahu, dan calon lain yang semeter juga enggak ngeuh ada kaos itu," kata Yayat.

Dari segi aturan, kata dia, para Paslon diperbolehkan membawa atau memakai alat peraga kampanye dengan kategori bahan halus, seperti kaos.

Namun, kaos yang dibawa Sudrajat-Syaikhu telah melanggar tata tertib karena yang diperbolehkan hanya yang berkaitan dengan Pilgub Jabar bukan konteks lain.

"Paslon boleh membawa atribut Paslon dengan bahan halus. Kalau pun itu atribut calon, kalau keras seperti botol atau papan, dilarang. Saya jelaskan atribut yang dibawa bukan atribut Paslon tapi atribut lain, tidak sesuai dengan tata tertib," kata Yayat.

Berkaca dari insiden itu, KPU Jabar menyiapkan langkah antisipasi supaya kejadian serupa tidak terulang pada debat ketiga. KPU akan melakukan rapat koordinasi kembali dengan seluruh tim pemenangan pasangan calon. "Tambahannya paling mengingatkan agar konsisten dengan prosedur," katanya.

Somasi KPU

Merespons hal tersebut Tim pasangan calon (paslon) Cagub-Cawagub Jabar Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) akan melakukan somasi terhadap KPU dan Bawaslu Jabar.

"Kuasa hukum pasangan Asyik akan somasi KPU dan Bawaslu Jabar terkait kasus kaus '2019 Ganti Presiden' yang diperlihatkan Ahmad Syaikhu," ujar Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangan di Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Sufmi menjelaskan ada tiga hal yang membuat tim Asyik akhirnya melayangkan somasi. Pertama, insiden “2019 Ganti Presiden” yang terjadi saat debat Cagub Jabar putaran kedua di Gedung Balairung, Kampus Universitas Indonesia (UI), Senin (14/5), tidak melanggar aturan kampanye yang diatur Pasal 69 UU Pilkada.

Poin kedua, pasangan nomor urut tiga tidak pernah dipanggil secara resmi baik oleh KPU mau pun Bawaslu soal insiden '2019 Ganti Presiden'. Justru, lanjut Sufmi, pihaknya mendapat informasi dari media.

"Kami baru tahu dari media jika KPU Provinsi Jawa Barat telah menjatuhkan sanksi teguran tertulis dan Bawaslu Jawa Barat telah menyatakan kami melanggar aturan," katanya.

Terakhir, menurut Sufmi, pihaknya menuding KPU dan Bawaslu Jabar tidak bersikap adil dengan tidak memproses paslon lain. Dia menyebut, paslon nomor urut dua TB Hasanuddin-Anton Charliyan harus diproses lantaran menyebut nama presiden Jokowi.

"Tindakan paslon nomor urut dua yang menyanyikan lagu berisi kalimat 'Hidup Pak Jokowi' tidak diproses dan tidak memproses perbuatan pendukung paslon dua yang memaki paslon Sudrajat-Syaikhu dengan sebutan kata-kata kotor," kata Sufmi.

Dia menilai tindakan KPU dan Bawaslu Jabar telah melanggar Pasal 8,10 dan 11 peraturan dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu. Aturan tersebut mengharuskan mereka bersikap netral, adil dan mematuhi kepastian hukum.

Timses Jokowi sindir soliditas PAN dukung Prabowo-Sandi
KASAD bicara Terrorist Triangle Transit di Washington
FWJ ajak media tangkal hoaks di tahun politik
Gubernur DKI tertibkan 60 reklame ilegal
Bamsoet nilai tak ada unsur kesengajaan pelaku tembak gedung DPR
Dua tersangka dihadirkan dalam rekonstruksi penembakan DPR
Demonstran ajak usir setan yang ganggu KPK
MPR usulkan Perbakin tutup lapangan tembak Senayan
PAN targetkan suara di pulau Jawa
Legislator minta pemerintah tingkatkan layanan penyandang disabilitas
Trump tempatkan konsulat Palestina di bawah kedutaan Israel
Bila diserang, Rusia akan respon serangan rudal dengan senjata nuklir
Puluhan kali gempa, Anak Krakatau berstatus waspada
DPR pertanyakan keengganan pemerintah naikkan harga BBM
Ini alasan Golkar setuju dana saksi pemilu jadi beban negara
Fetching news ...